Membeli Hak Asasi Manusia?

Oleh: Maya Avinda
Topik: Memahami Hak Asasi Manusia
Kunjungi Artikel Asli

Dewasa kini ada banyak sekali masalah-masalah kekerasan yang muncul di permukaan di negeri ini. Bahkan di kota Malang sempat terjadi pembunuhan beruntut pada awal November lalu. Hal ini membuktikan bahwa tidak lagi adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, mungkin HAM dianggap hal kecil yang bisa diselewengkan dan diremehkan. Namun perlu kita tinjau lagi apakah benar HAM memang sudah tidak ditegakkan? Menurut saya HAM sangat ditegakkan dengan catatan jika individu ingin mendapatkan haknya harus dengan sejumlah uang ataupun kekuasaan dengan kata lain Hak yang seharusnya bisa didapatkan secara Cuma-Cuma, kini membutuhkan biaya untuk memperolehnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bukankah HAM adalah hak yang seharusnya sudah dimiliki oleh tiap manusia sejak lahir?
Secara definitif pengertian dasar hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Lalu pengertian Hak Asasi Manusia(HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugrah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa (Yasni:244). Dapat disimpulkan pula bahwa HAM merupakan suatu hak yang patut dimiliki oleh individu yang merupakan anugerah Tuhan dan dimiliki sejak lahir dan tidak ada seorangpun yang dapat mengambil hak tersebut apalagi membelinya. Bentuk HAM dapat dikategorikan menjadi beberapa berdasarkan pendapat beberapa pakar. Misalnya, Bagir Manan(2001) membagi dalam 4kategori, yaitu hak sipil,hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya(Yasni:245).
Kasus di papua merupakan salah satu penyelewengan hak sipil yang seharusnya tidak terjadi. Tanah yang ada di Papua merupakan tanah adat yang merupakan hak kepemilikan warga setempat. Maka saat tanah tersebut dijadikan free trade, seharusnya papua juga mendapatkan hasil. Namun kenyataannya pemerintah tidak memberikan hak tersebut terhadap papua. Pemerintah malah mengerahkan TNI untuk mengamankan lokasi tersebut, hal tersebut malah berdampak buruk terhadap warga papua, terjadi banyak sekali pembunuhan antara TNI dan warga.hal tersebut sudah menampakkan tidak adanya rasa menghargai HAM. Mengapa hal yang sudah terang-terangan melanggar HAM masih saja tidak ditindak secara hukum? Seharusnya pemerintah tanggap akan hak ini. Mengapa sampai bisa terjadi pertumpahan darah padahal warga papua hanya mempertahankan hak mereka? Bukankah tidak salah jika mereka ingin mendapatkan hak mereka? Seharusnya pemerintah mau berbagi karena bagaimanapun juga itu merupakan tanah hak warga papua.
Indonesia merupakan negara demokrasi yang seharusnya tiap rakyat bisa menyampaikan tiap pemikirannya terhadap pemerintah. Karena hal ini juga merupakan hak politik yang terdiri dari hak mengeluarkan pendapat melalui lisan dan tulisan. Memang benar sejauh ini masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dengan cara demo dan lain sebagainya. Masalahnya adalah pendapat masyarakat tersebut tidak pernah didengarkan oleh pemerintah dan hanya dianggap omong kosong belaka, dan yang menjadi masalah utama adalah mengapa jika pendapat rakyat kecil tidak diterima namun pendapat anggota DPR atau wakil rakyat selalu didengar. Padahal jika diterka lebih dalam, rakyat lebih tahu apa yang terjadi secara langsung dibandingkan dengan wakil rakyat yang hanya duduk-duduk saja dan tidak menggunakan jabatannya secara benar. Apakah benar hak asasi seseorang dapat diukur dari jabatan mereka? Jika memiliki jabatan tinggi maka pendapatnya akan diterima? Hal itu jelas tidak adil karena hak asasi dimiliki tiap orang sejak lahir dan tidak memandang jabatan apapun. Seharusnya jika memang pemerintah menghargai pendapat tiap individu, maka wakil rakyat harus bisa menampung seluruh pendapat rakyat dan menyampaikannya terhadap pemerintah dan bukannya malah wakil rakyat yang mengutarakan pendapatnya sendiri seakan-akan rakyat setuju dengan apa yang wakil rakyat pikirkan.
Bukan hanya hal tersebut yang menjadi masalah saat ini. Masalah yang cukup besar dan melanggar hak asasi manusia adalah hak memperoleh pendidikan. Di Indonesia sangatlah minim masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal pendidikan merupakan akar agar dapat membenutuk suatu bangsa yang maju. Jika dalam suatu bangsa terdapat penerus bangsa yang cerdas maka ia dapat memajukan negaranya untuk masa yang akan datang. Namun sebaliknya bagaimana suatu bangsa dapat maju dan berkembang jika masyarakat dalam negara tersebut tidak dapat mengatur bangsanya sendiri. Namun sayangnya Indonesia merupakan bangsa yang tertinggal pada bidang pendidikan padahal pendidikan juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang harusnya diberikan kepada masing-masing individu.
Tingginya harga yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan membuat banyak masyarakat putus sekolah dan membuat mereka berpikir bahwa pendidikan itu tidak penting. Jika memang pendidikan merupakan salah satu dari HAM seharusnya pemerintah mengupayakan agar biaya pendidikan gratis. Apa hanya orang yang memiliki uang yang dapat mendapatkan pendidikan secara layak? Seakan HAM dapat dibeli dengan uang karena hanya orang yang memiliki uang yang dapat memperoleh haknya secara utuh. Namun masyarakat bawah sangat sulit mendapatkan hak pendidikan mereka.
Ada banyak sekali warga miskin yang kehilangan nyawa kerabat mereka karena terhambat biaya. Padahal memperoleh kesehatan adalah hak mereka. Namun mengapa pemerintah sangat menyulitkan masyarakat kecil untuk berobat. Untuk mendpatkan perawatan mereka harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu. Bagaimana jika mereka benar-benar tidak memiliki uang dan sangat membutuhkan perawatan? Apakah harus mengorbankan nyawa mereka? Sedangkan masyarakat menengah keatas dengan sangat mudah mereka mendapatkan hak kesehatan karena mereka memiliki banyak uang. Kembali terulang pertanyaan diatas, apakah harus dengan uang agar individu dapat mendapatkan hak asasi mereka? Apakah hak asasi dapat diperjual belikan secara materi ataupun jabatan? Seharusnya pemerintah bekerja sama dengan bidang kesehatan untuk mengurangi tingginya biaya berobat untuk masyrakat kecil.
Satu contoh kecil lagi jika ada seorang berpenampilan sederhana dan datang ke tempat mewah,maka pelayanan yang diberikan tidak akan sememuaskan jika yang datang adalah orang berpenampilan parlente dan menunjukkan kekayaannya.padahal tiap orang juga berhak mengunjungi tempat tersebut dan bagaimanapun penampilannya harus dismbut dengan baik. Jika semua contoh kasus diatas membuktikan bahwa untuk mendapatkan hak asasi harus dengan uang, jabatan, ataupun penampilan lalu bagaimana dengan masyarakat kalangan bawah yang tidak dapat membeli hak asasi mereka? Bukankah sudah dijelaskan bahwa hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan yang dibawa sejak lahir. Namun mengapa negara ini seakan menghancurkan banyak sekali hak asasi masyarakatnya?
Sebaiknya diadakan penyuluhan-penyuluhan untuk mengatasai pelanggaran HAM dari hal kecil. Harus bisa menghargai hak orang lain, tidak memandang orang lain dari segi materi, memahami bahwa selain memiliki hak, tiap individu juga memiliki kewajiban. Dari hal-hal kecil tersebut jika dikembangkan maka tiap individu akan berlaku adil terhadap masyarakat bawah ataupun masyarakat menengah keatas dan tidak ada istilah membeli HAM.

REFERENSI:
Yasni, Sedarnawati.(2010). Citizenship. Jakarta. Media Aksara